Biografi Susilo Bambang Yudhoyono Lengkap

Jenderal (HOR.) Tentara Nasional Indonesia (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono GCB AC (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 68 tahun) ialah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat semenjak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014.Ia ialah Presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu. Ia, bersama Wapres Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wapres Boediono. Sejak masa reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menuntaskan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.

Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orangtuanya dan terkenal dengan panggilan "SBY", melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999, dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono ialah Jenderal Tentara Nasional Indonesia sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan pribadi oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan sehabis melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945. 

Latar belakang dan keluarga

Ia lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Dari silsilah ayahnya sanggup dilacak hingga Pakubuwana serta mempunyai kekerabatan dengan trah Hamengkubuwana II.

Seperti ayahnya, ia pun berkecimpung di dunia kemiliteran. Selain tinggal di kediaman keluarga di Bogor (Jawa Barat), SBY juga tinggal di Istana Merdeka, Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan Kristiani Herawati yang merupakan putri ketiga Jenderal (Purnawirawan) Sarwo Edhi Wibowo (alm). Komandan militer Jenderal Sarwo Edhi Wibowo turut membantu menumpas PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965. Dari ijab kabul tersebut mereka dikaruniai dua anak lelaki, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (lahir 1978) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lahir 1980).

Lihat juga :
=> Biografi Ir. Soekarno Lengkap
=> Biografi Presiden Soeharto
=> Biografi BJ Habibi
=> Biografi Gus Dus
=> Biografi Megawati Soekarno Putri

Agus ialah lulusan dari SMA Taruna Nusantara tahun 1997, dan Akademi Militer Indonesia tahun 2000. Seperti ayahnya, ia juga mendapatkan penghargaan Adhi Mekayasa dan seorang prajurit dengan pangkat Lettu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang bertugas di sebuah batalion infantri di Bandung, Jawa Barat. Agus menikah dengan Anissa Larasati Pohan, seorang aktris yang juga anak dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan. Sejak pertengahan 2005, Agus menjalani pendidikan untuk gelar magister di Institute of Defense and Strategic Studies, Singapura. Anak yang bungsu, Edhie Baskoro lulus dengan gelar ganda dalam Financial Commerce dan Electrical Commerce tahun 2005 dari Curtin University of Technology di Perth, Australia Barat.

Pendidikan

Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973

American Language Course, Lackland, Texas Amerika Serikat, 1976

Airbone and Ranger Course, Fort Benning, Amerika Serikat, 1976

Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, Amerika Serikat, 1982-1983

On the job pembinaan di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, Amerika Serikat, 1983

Jungle Warfare School, Panama, 1983

Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman, 1984

Kursus Komando Batalyon, 1985

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, 1988-1989

Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat

Master of Art (M.A.) dari Management Webster University, Missouri, Amerika Serikat

Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), 2004

Guru Besar Ilmu Ketahanan Nasional dari Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), 2014

Susilo Bambang Yudhoyono | Credit : Wikipedia

Karier militer

Tahun 1973, ia lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penghargaan Adhi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Tri Sakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi campuran mental, fisik, dan kecerdasan intelektual. Periode 1974-1976, ia memulai karier di Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad. Pada tahun 1976, ia berguru di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course (Lackland-Texas), Airbone and Ranger Course (Fort Benning) Amerika Serikat. https://caraphdanghmmm.blogspot.com/search?q=biografi-susilo-bambang-yudhoyono

Kariernya berlanjut pada periode 1976-1977 di Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad, Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977), Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978, Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981, Paban Muda Sops SUAD (1981-1982. Periode 1982-1984, ia berguru di Infantry Officer Advanced Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Tahun 1983, ia berguru di On the job pembinaan in 82-nd Airbone Division (Fort Bragg) Amerika Serikat, Jungle Warfare School (Panama, Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman pada tahun 1984, Kursus Komando Batalyon (1985) dan meniti karier di Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985), Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988), dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988).

Periode 1988-1989, ia berguru di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dan melanjutkan ke US Command and General Staff College (Fort Leavenwort) Kansas Amerika Serikat pada tahun 1991. Periode (1989-1993), ia bekerja sebagai Dosen Seskoad Korspri Pangab, Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994, Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995) serta Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (1995-1996). Lulusan Master of Art (M.A.) dari Management Webster University Missouri ini juga meniti karier di Kasdam Jaya (1996), dan Pangdam II/Sriwijaya sekaligus Ketua Bakorstanasda. Pada tahun 1997, ia diangkat sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia pensiun dari kemiliteran pada 1 April 2001 oleh alasannya ialah pengangkatannya sebagai menteri.

Karier politik

Tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang spesial MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 26 Oktober 1999, ia dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid.

Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan aturan secepat-cepatnya karena situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.

Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari sehabis memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat alasannya ialah ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.

Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai puncak karier politik. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wapres Republik Indonesia 2004.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 % suara. Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla.

Pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan di Bali tanggal 30 Maret 2013, Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat, menggantikan Anas Urbaningrum.

Selanjutnya pada Kongres IV Partai Demokrat yang diadakan di Hotel Shangri-La, Surabaya tanggal 12 Mei 2015, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2015-2020. 

Ringkasan Karir

• Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
• Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
• Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
• Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
• Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
• Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
• Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
• Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
• Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
• Dosen Seskoad (1989-1992)
• Korspri Pangab (1993)
• Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
• Asops Kodam Jaya (1994-1995)
• Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
• Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak awal November 1995)
• Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
• Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997) sekaligus Ketua Bakorstanasda
• Asospol Kassospol ABRI/wakil Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Umum MPR 1998)
• Kassospol ABRI/ Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang spesial MPR 1998)
• Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
• Menteri Pertambangan dan Energi (sejak 26 Oktober 1999)
• Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan(Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid)
• Menteri Koordinator Politik Dan Keamanan(Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri) mengundurkan diri 11 Maret 2004
• Presiden Republik Indonesia (2004-2014)

Penugasan

Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah ditugaskan dalam Operasi Seroja di Timor-Timur pada periode 1979-1980 dan 1986-1988 ini meraih gelar doktor (Ph.D.) dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 3 Oktober 2004. Pada 15 Desember 2005, ia mendapatkan gelar doktor kehormatan di bidang ilmu politik dari Universitas Thammasat di Bangkok, Thailand. Dalam pidato pemberian gelar, ia menegaskan bahwa politik merupakan seni untuk perubahan dan transformasi dalam sebuah negara demokrasi yang damai. Ia tidak yakin sepenuhnya kalau politik itu ialah ilmu.

Informasi berbeda :
=> Mentari Komputer
=> Berbagi Ilmu Berbagi Pengetahuan
=> Download Gratis
=> Padamu Nyai

Penghargaan

1. Tri Sakti Wiratama (prestasi tertinggi campuran mental, fisik, dan kecerdasan intelektual), 1973
2. Adhi Makayasa (lulusan terbaik Akabri 1973)
3. Satya Lencana Seroja, 1976
4. Honor Graduate IOAC, Amerika Serikat, 1983
5. Satya Lencana Dwija Sista, 1985
6. Lulusan terbaik Seskoad Susreg XXVI, 1989
7. Dosen Terbaik Seskoad, 1989
8. Satya Lencana Santi Dharma, 1996
9. Satya Lencana United Nations Peacekeeping Force (UNPF), 1996
10. Satya Lencana United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja, and Western Sirmium (UNTAES), 1996
11. Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, 1998
12. Bintang Yudha Dharma Nararya, 1998
13. Wing Penerbang TNI-AU, 1998
14. Wing Kapal Selam TNI-AL, 1998
15. Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, 1999
16. Bintang Yudha Dharma Pratama, 1999
17. Bintang Dharma, 1999
18. Bintang Maha Putera Utama, 1999
19. Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik, 2003
20. Bintang Asia (Star of Asia) oleh BusinessWeek, 2005
21. Bintang Kehormatan Darjah Kerabat Laila Utama oleh Sultan Brunei, 2006 
22. Yang Dipertuan Maharajo Pamuncak Sari Alam oleh Masyarakat Tanjung Alam dan Pewaris Kerajaan Pagaruyung, 2006
23. Seri Indra Setia Amanah Wangsa Negara oleh Lembaga Adat Melayu se-Provinsi Riau, 2007
24. Darjah Utama Seri Mahkota oleh Yang DiPertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin, 2008
25. Gelar Adat Melayu Jambi oleh Lembaga Adat Melayu Jambi
26. 100 tokoh Berpengaruh Dunia 2009 kategori Pemimpin & Revolusioner Majalah TIME, 2009
27. Patuan Sorimulia Raja oleh Lembaga Batak Puak Angkola, 2011
28. Knight Grand Cross in the Order of the Bath oleh Ratu Elizabeth II, 2012
29. Bapak Demokrasi Indonesia oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, 2012
30. Warga Kehormatan Kota Quito oleh Wali kota Quito, 2012
31. Guru Besar (Profesor) dalam bidang ilmu Ketahanan Nasional oleh Universitas Pertahanan Indonesia, 2014
32. Apresiasi atas banyak sekali upaya penting atas pemberantasan korupsi, dari Forum for Budget Transparency (FITRA), 2014
33. Order of Sikatuna with the Rank of Raja dengan kategori Grand Collar dari Pemerintah Filipina, 2014
34. Order of Temasek (First Class), dari Pemerintah Singapura, 2014
35. Global Statesmanship Award dari World Economic Forum (WEF), 2014
36. Penghargaan Jas Merah dari The Sukarno Center, 2014
37. Semeton Tamiu Utama Desa Pakraman Tampaksiring, 2014
38. Anakaji To Appamaneng Ri Luwu dari Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, 2014
39. Tominaa Ne Sando Tato, Gelar Adat Tana Toraja, 2014

Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah dicalonkan untuk menjadi peserta Penghargaan Perdamaian Nobel 2006 bersama dengan Gerakan Aceh Merdeka dan Martti Ahtisaari atas inisiatif mereka untuk perdamaian di Aceh. Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono telah mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa sebanyak 12 kali, yaitu:

• Doktor Honoris Causa Bidang Hukum dari Universitas Webster, Inggris. (2005)
• Doktor Honoris Causa Bidang Politik dari Universitas Thammasat, Thailand. (2005)
• Doktor Honoris Causa Bidang Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dari Universitas Andalas, Indonesia. (2006)
• Doktor Honoris Causa Bidang Pemerintahan dan Media dari Universitas Keio, Jepang. (2006)
• Doktor Honoris Causa Bidang Ekonomi dari Universitas Tsinghua, Republik Rakyat Tiongkok. (2012)
• Doktor Honoris Causa Bidang Perdamaian dari Universitas Utara Malaysia. (2012)
• Doktor Honoris Causa Bidang Kepemimpinan dan Pelayanan Publik dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. (2005)
• Doktor Honoris Causa Bidang Hukum Perdamaian dari Universitas Syiah Kuala, Aceh. (2013)
• Doktor Honoris Causa dari Universitas Ritsumeikan, Jepang. (2014)
• Doktor Honoris Causa Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari Universitas Soka, Jepang. (2014)
• Doktor Honoris Causa dari Universitas Western Australia, Perth (2015)
• Doktor Honoris Causa Bidang Pembangunan Berkelanjutan dari Institut Teknologi Bandung (2016)

Masa Kepresidenan

MPR pada periode 1999–2004 mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara pribadi oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 % bunyi pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat, dan tampil sebagai Presiden Indonesia keenam sehabis dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wapres Jusuf Kalla. Ia unggul dari Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.

https://caraphdanghmmm.blogspot.com/search?q=biografi-susilo-bambang-yudhoyono

Kabinet

Pada ketika pelantikannya pertama kali sebagai presiden, Yudhoyono mengumumkan kabinet barunya, yang akan dikenal sebagai Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri dari 36 menteri, itu termasuk anggota Partai Demokrat, Golkar dan PPP, PBB, PKB, PAN, PKP, dan PKS. Kalangan profesional juga disebutkan dalam kabinet, sebagian besar dari mereka mengambil pelayanan di bidang ekonomi. The militer juga disertakan, dengan 5 mantan anggota yang ditunjuk untuk kabinet. Sebagai Yudhoyono berjanji selama pemilu, empat dari yang ditunjuk kabinet ialah perempuan.

Yudhoyono Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan pada bulan Oktober 2009 sehabis ia terpilih kembali sebagai presiden awal tahun. Wakil presiden dalam kabinet kedua Yudhoyono ialah Dr Boediono. Boediono menggantikan Jusuf Kalla yang ialah wakil presiden Yudhoyono di kabinet pertama.

Pemilihan presiden diadakan di Indonesia pada tanggal 8 Juli 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan lebih dari 60% (60,08%) bunyi di putaran pertama, yang memungkinkan beliau untuk mengamankan pemilihan ulang tanpa run-off. Yudhoyono secara resmi dinyatakan pemenang pemilu tanggal 23 Juli 2009, oleh Komisi Pemilihan Umum. Kandidat lainnya ialah Megawati Soekarnoputri PDI-P Partai 26,79%, Jusuf Kalla Partai Golkar 12,41%.

Pendidikan

Pada bulan Juli 2005, Yudhoyono meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam agenda ini, pemerintah memperlihatkan dana kepada kepala sekolah untuk membantu finansial dalam menjalankan sekolah.BOS sanggup memperlihatkan derma keuangan yang signifikan ke sekolah maka sekolah dibutuhkan sanggup menurunkan biaya atau, kalau mereka mampu, untuk menghapus biaya sama sekali. Pada bulan Juni 2006, Yudhoyono meluncurkan Buku BOS yang menyediakan dana untuk pembelian buku.

Kesehatan

Pada bulan Januari 2005, Yudhoyono meluncurkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Askeskin ialah agenda yang ditujukan pada orang-orang miskin yang memungkinkan mereka terusan ke pelayanan kesehatan.

Perbandingan Kekuasaan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla

Meskipun ia telah memenangkan Kepresidenan, Yudhoyono masih lemah dalam dewan legislatif Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Partai Demokrat, bahkan dikombinasikan dengan semua kawan koalisinya, mempunyai perwakilan jauh lebih sedikit daripada Golkar dan PDI-P, yang memainkan kiprah oposisi.

Dengan kongres nasional yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2004, Yudhoyono dan Kalla awalnya didukung Agung Laksono pembicara menjadi ketua Golkar. Ketika Agung dianggap terlalu lemah untuk dijalankan terhadap Akbar, Yudhoyono dan Kalla memperlihatkan dukungan mereka pada Surya Paloh. Akhirnya, ketika Paloh itu dianggap terlalu lemah untuk dijalankan terhadap Akbar, Yudhoyono memberi lampu hijau bagi Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Golkar kepemimpinan. Pada tanggal 19 Desember 2004, Kalla terpilih sebagai ketua gres Golkar.

Kemenangan Kalla menyebabkan dilema bagi Yudhoyono. Meskipun kini memungkinkan Yudhoyono untuk lulus undang-undang, posisi gres Kalla berarti bahwa ia kini lebih berpengaruh daripada Yudhoyono dalam hal imbas di parlemen.

Setelah Tsunami tahun 2004, Jusuf Kalla sepertinya atas inisiatifnya sendiri, dirakit Menteri dan menandatangani kerja Keputusan memesan Wapres akan dimulai pada rehabilitasi Aceh. Legalitas Keputusan Wapres nya dipertanyakan  meskipun Yudhoyono menyatakan bahwa dialah yang memberi perintah untuk Kalla untuk melanjutkan.

Pada bulan September 2005, ketika Yudhoyono pergi ke New York untuk menghadiri tahunan PBB Summit, ia meninggalkan Wapres Kalla yang bertanggung jawab. Yudhoyono menggelar Video conference dari New York untuk mendapatkan laporan dari menteri. Para kritikus menyatakan bahwa ini ialah verbal ketidakpercayaan oleh Yudhoyono  Tampaknya publik melihat momentum ketika Kalla hanya muncul untuk satu konferensi video dan kemudian menghabiskan sisa waktu mengurus duduk masalah Golkar.

Dugaan persaingan muncul kembali lagi pada bulan Oktober 2006 ketika Yudhoyono membentuk Unit Kerja Presiden untuk Organisasi Program Reformasi (UKP3R). Dia bertugas dengan meningkatkan kondisi untuk investasi bisnis, melakukan diplomasi dan manajemen pemerintahan, meningkatkan kinerja BUMN, ekspansi kiprah perjuangan kecil dan menengah, dan meningkatkan penegakan aturan secara keseluruhan. UKP3R dipimpin oleh Marsillam Simanjuntak, yang menjabat sebagai Jaksa Agung selama Kepresidenan Abdurrahman Wahid.

Pada bulan Februari 2007, Yudhoyono menambahkan kesejahteraan untuk kiprah UKP3R dengan memerintahkan mereka untuk juga menempatkan fokus pada peniadaan kemiskinan, derma pribadi tunai, pelayanan publik serta membantu agenda di bidang kesehatan dan pendidikan  Ada tuduhan bahwa ini ialah upaya Yudhoyono untuk mengecualikan Kalla dari pemerintah. Yudhoyono dengan cepat menjelaskan bahwa dalam mengawasi UKP3R, beliau akan dibantu oleh Kalla.

Informasi Lainnya

Pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain masalah terorisme global. Penanggulangan ancaman narkoba, perjudian, dan perdagangan insan juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat.

https://caraphdanghmmm.blogspot.com/search?q=biografi-susilo-bambang-yudhoyono

Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah petaka menyerupai tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dll. Semua ini merupakan tantangan komplemen bagi seorang presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat.

Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP4R), sebuah forum kepresidenan yang diketuai oleh Marsilam Simandjuntak pada ketika pembentukannya pada 26 Oktober 2006. Lembaga ini pada awal pembentukannya menerima saingan dari Partai Golkar seiring dengan gosip tidak dilibatkannya Wapres Jusuf Kalla dalam pembentukannya serta gosip dibentuknya UKP4R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi kesannya diterima sehabis SBY sendiri menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers.

Layanan SMS Presiden

Sekitar bulan Juni 2005, Presiden SBY memulai layanan pesan singkat (SMS) ke nomor telepon seluler 0811109949, namun esok harinya terjadi gangguan teknis alasannya ialah banyaknya SMS yang masuk. Kemudian diganti dengan SMS ke 9949, sehabis itu SMS akan dipilih dan disampaikan ke presiden. Nomor 9949 ialah isyarat angka tanggal lahirnya, (9 September 1949).

Tanggal 28 Juni 2005, Presiden SBY mengirimkan SMS kepada masyarakat dengan nama pengirim Presiden RI yang berisi perihal pencegahan narkoba. Kebenaran SMS ini sudah dikonfirmasikan dan juru bicara Presiden menyatakan bahwa banyak sekali SMS akan menyusul. 

Sumber : Wikipedia

Biografi Megawati Soekarnoputri Lengkap

Biografi Megawati. Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" (lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947; umur 71 tahun) yaitu Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat semenjak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden perempuan Indonesia pertama dan puteri dari presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Pada 20 September 2004, ia kalah bunyi dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua.

Ia menjadi presiden sehabis MPR mengadakan Sidang spesial MPR pada tahun 2001. Sidang spesial MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan forum MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wapres pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) semenjak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. 

Kehidupan Awal

Megawati Soekarnoputri yaitu anak kedua Presiden Soekarno yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ibunda Megawati, Fatmawati, yaitu seorang gadis kelahiran Bengkulu di mana Soekarno dahulu pernah diasingkan pada masa penjajahan Belanda. Ia dilahirkan pada masa Agresi Militer Belanda. Pada waktu Soekarno diasingkan ke pulau Bangka, Fatmawati melahirkan seorang bayi yang dinamai Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 23 Januari 1947 di kampung Ledok Ratmakan, tepi barat Kali Code. Setelah kemerdekaan Indonesia, Megawati kemudian dibesarkan di Istana Merdeka.

Credit : Wikipedia | Gambar : Megawati Soekarnoputri

Baca juga :
Biografi Gus Dur Lengkap
Biografi Soekarno Lengkap
Biografi Soeharto Lengkap
Biografi Habibie Lengkap

Dia pernah menuntut ilmu di Universitas Padjadjaran di Bandung (tidak hingga lulus) dalam bidang pertanian, selain juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (juga tidak hingga lulus). 

Perjalanan Rumah Tangga

Karier politik Megawati Soekarnoputri yang penuh lika-liku dan warna seakan searah dengan garis dongeng kehidupan perjalanan perahu rumah tangganya yang pernah mengalami kegagalan.

Suami pertamanya yaitu Lettu (Penerbang) Surindro Supjarso, seorang pilot pesawat AURI dan perwira pertama di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) Republik Indonesia. Surindro sosoknya tinggi jangkung, berwajah ganteng dengan model rambutnya berjambul, di kalangan rekan-rekannya ia kerap dipanggil dengan "Pacul". Surindro yaitu sahabat karib Guntur Soekarnoputra, kakak Megawati. Konon kabarnya, Gunturlah yang menjodohkan Mega dengan Surindro. Mereka menikah pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 1968 bertempat di Jalan Sriwijaya Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta. Setelah itu, Megawati kemudian mengikuti suaminya, Surindro, tinggal di Madiun, Jawa Timur. Di sana ia menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak pertamanya, Mohammad Rizki Pratama. 

Ketika Mega sedang mengandung anak keduanya (Mohammad Prananda), Surindro mengalami kecelakaan pesawat yang merenggut nyawanya. Pesawat Skyvan T-701 yang dikendalikannya terempas di bahari sekitar perairan pulau Biak, Irian Jaya, pada tanggal 22 Januari 1970. Surindro dan tujuh orang awak pesawatnya hilang tak diketahui rimbanya dan hanya tersisa serpihan puing-puing badan pesawat yang ditemukan tersebar awut-awutan di bahari sekitar perairan tersebut. Mega dirundung sedih yang mendalam, ia pun berkabung cukup lama.

Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1972, waktu itu usia Megawati masih gres menginjak awal dua puluhan dengan memiliki dua orang anak yang masih balita, ia kemudian kembali merajut kasih asmara dengan seorang laki-laki yang konon yaitu pengusaha asal Mesir, yang juga seorang Diplomat Mesir yang kala itu sedang bertugas di Jakarta, yang berjulukan Hassan Gamal Ahmad Hasan. Namun, ijab kabul Mega yang kedua kali ini tak berlangsung lama, hanya bertahan tiga bulan, alasannya yaitu ijab kabul Megawati dengan Hassan (suami kedua Mega) menjadi sorotan Media Massa dengan alasan bahwa waktu itu Megawati masih terikat perkawinan yang sah dengan Surindro, suami pertamanya dan pada ketika itu belum ada keputusan yang niscaya dari pemerintah, dalam hal ini yaitu Markas Besar (Mabes) TNI-AU, mengenai nasib suami pertamanya itu yang jenazahnya hingga kini tak berhasil ditemukan. |  |.Keluarga Bung Karno pun tak tinggal diam, mereka kemudian menyewa seorang pengacara, Sumadji namanya, guna membatalkan ijab kabul Mega yang kedua yang kontroversial itu melalui penetapan keputusan oleh Pengadilan Tinggi Agama - Jakarta, jadinya Hassan pun mengalah dan menyerah. Dari ijab kabul dengan suami keduanya yang kandas ini, Megawati tidak dikaruniai anak.

Kebahagiaan dan kedamaian hidup rumah tangga Megawati Soekarnoputri gres benar-benar terjalin dan dirasakan sehabis ia menikah dengan Moh. Taufiq Kiemas, rekannya sesama pencetus di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dulu, yang juga menjadi salah seorang penggerak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Suami ketiga Mega, Taufiq Kiemas, selain aktif di GMNI, ia juga bergabung dengan "Inti Pembina Jiwa Revolusi", yaitu suatu organisasi yang menegakkan fatwa "Soekarno". Taufiq Kiemas, yang oleh Guntur diberi julukan "si Bule", menikahi Mega pada simpulan Maret 1973. Pesta ijab kabul mereka ini berlangsung sederhana di "Panti Perwira", Jakarta Pusat. Dari pasangan ini, maka lahirlah Puan Maharani, yang merupakan anak ketiga dari Megawati Soekarnoputri dan yaitu anak pertama Taufiq Kiemas satu-satunya. 

Lihat juga :

Sejarah Kesultanan Cirebon Lengkap

Sejarah Kerajaan Mataram Lengkap

Sejarah Kerajaan Singasari Lengkap

Sejarah Kerajaan Majapahit Lengkap

Sejarah Kerajaan Kediri Jawa Timur Lengkap

Karir Politik

Jejak politik sang ayah kuat kuat pada diri Megawati Soekarnoputri. Karena semenjak mahasiswa, ketika kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, ia pun selalu aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

1986

Tahun 1986 ia mulai masuk ke dunia politik, sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Karier politiknya terbilang melesat. Mega hanya butuh waktu satu tahun menjadi anggota dewan perwakilan rakyat RI.

1993

Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI.

1996

Namun, pemerintah tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang menentukan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.

Mega tidak mendapatkan pendongkelan dirinya dan tidak mengakui Kongres Medan. Ia masih merasa sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor dan perlengkapannya pun dikuasai oleh pihak Mega. Pihak Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor DPP PDI. Namun, Soerjadi yang didukung pemerintah memberi bahaya akan merebut secara paksa kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro.

Ancaman Soerjadi kemudian menjadi kenyataan. Tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Aksi penyerangan yang menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal itu, berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta yang dikenal dengan nama Peristiwa 27 Juli. Kerusuhan itu pula yang menciptakan beberapa pencetus mendekam di penjara.

Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, ia makin mantap mengibarkan perlawanan. Ia menentukan jalur hukum, walaupun kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti. Biografi Megawati, Biografi Megawati Lengkap, Biografi Megawati Soekarno Putri, Biografi Megawati Soekarno Putri Lengkap, Biografi Mbak Mega, Biografi Bu Megawati, Biografi Ibu Megawati Soekarno Putri, Biografi Presiden RI, Biografi Presiden RI Lengkap, Kumpulan Biografi Presiden Lengkap, Kumpulan Biografi Presiden RI, Biografi Presiden, Biografi Wakil Presiden, Biografi Wapres Lengkap, Sejarah Kota, Sejarah Kabupaten, Sejarah Negara, Sejarah Provinsi, Cerita Rakyat Lengkap,  Lengkap Tak pelak, PDI pun terpisah menjadi PDI di bawah Soerjadi dan PDI pimpinan Mega. Pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Namun, massa PDI lebih berpihak pada Mega.

1997

Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997. Perolehan bunyi PDI di bawah Soerjadi merosot tajam. Sebagian massa Mega berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan, yang kemudian melahirkan istilah "Mega Bintang". Mega sendiri menentukan golput ketika itu. 

1999

Pemilu 1999, PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Meski bukan menang telak, tetapi ia berhasil meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Massa pendukungnya, memaksa semoga Mega menjadi presiden. Mereka mengancam, bila Mega tidak jadi presiden akan terjadi revolusi.

Namun alur yang berkembang dalam Sidang Umum 1999 menyampaikan lain, dan menentukan KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Ia kalah tipis dalam voting pemilihan presiden yaitu 373 banding 313 suara. 

2001

Namun, waktu juga yang berpihak kepada Megawati Sukarnoputri. Ia tidak harus menunggu lima tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, sehabis Sidang Umum 1999 menggagalkannya menjadi Presiden. Sidang spesial MPR, Senin (23/7/2001), telah menaikkan statusnya menjadi Presiden, sehabis Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI.

2004

Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannyalah, pemilihan umum presiden secara pribadi dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Ia mengalami kekalahan (40% - 60%) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.

2014

Megawati dan PDI-P menunjuk Joko Widodo untuk maju dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Akhirnya melalui proses pemilu yang cukup panjang, Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wapres periode 2014 - 2019. Biografi Megawati, Biografi Megawati Lengkap, Biografi Megawati Soekarno Putri, Biografi Megawati Soekarno Putri Lengkap, Biografi Mbak Mega, Biografi Bu Megawati, Biografi Ibu Megawati Soekarno Putri, Biografi Presiden RI, Biografi Presiden RI Lengkap, Kumpulan Biografi Presiden Lengkap, Kumpulan Biografi Presiden RI, Biografi Presiden, Biografi Wakil Presiden, Biografi Wapres Lengkap, Sejarah Kota, Sejarah Kabupaten, Sejarah Negara, Sejarah Provinsi, Cerita Rakyat Lengkap,  Lengkap

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, Semarang, Jawa Tengah, 20 September 2014, Megawati ditunjuk kembali untuk menjadi Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020.

Perjalanan karier

Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Bandung); (1965)

Anggota Fraksi PDI dewan perwakilan rakyat RI Komisi IV (1987-1997)

Ketua DPC PDI Jakarta Pusat

Ketua Umum PDI versi Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya (1993-1996)

PDI yang dipimpinnya berganti nama menjadi PDI Perjuangan pada 1999-sekarang

Wapres Republik Indonesia (20 Oktober 1999-23 Juli 2001)

Presiden Republik Indonesia ke-5 (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)

Perjalanan pendidikan

SD Perguruan Cikini Jakarta (1954-1959)

SLTP Perguruan Cikini Jakarta (1960-1962)

SLTA Perguruan Cikini Jakarta (1963-1965)

Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung (1965-1967); tidak selesai

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta (1970-1972); tidak selesai

Sumber : Wikipedia

Biografi Bj Habibie Lengkap

Prof. Dr.-Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936; umur 81 tahun) yaitu Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie merupakan Wapres dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Saat ini namanya diabadikan sebagai nama salah satu universitas di Gorontalo, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo.

Keluarga dan pendidikan

Habibie merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai mahir pertanian berasal dari etnis Gorontalo dan mempunyai keturunan Bugis, sedangkan ibunya beretnis Jawa. R.A. Tuti Marini Puspowardojo yaitu anak seorang seorang mahir mata di Yogya, dan ayahnya yang berjulukan Puspowardjojo bertugas sebagai pemilik sekolah.

B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962, dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie.

Ia pernah berilmu di SMAK Dago. Ia mencar ilmu teknik mesin di Universitas Indonesia Bandung (Sekarang Institut Teknologi Bandung) pada tahun 1954. Pada 1955–1965 ia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat, mendapatkan gelar diplom ingenieur pada 1960 dan gelar doktor ingenieur pada 1965 dengan predikat summa cum laude.

Baca juga :
Biografi Presiden Ir. Soekarno Lengkap
Biografi Presiden Soeharto Lengkap
Biografi Imam Madzhab Lengkap

Pekerjaan dan karier

Habibie pernah bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karier sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas usul mantan presiden Soeharto.

Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi semenjak tahun 1978 hingga Maret 1998. Sebelum menjabat sebagai Presiden (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), B.J. Habibie yaitu Wapres (14 Maret 1998 – 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto. Ia diangkat menjadi ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), pada masa jabatannya sebagai menteri.

Biografi BJ Habibie Lengkap

Masa Kepresidenan

Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa orde baru, sehingga menjadikan maraknya kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera sehabis memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu kiprah pentingnya yaitu kembali mendapatkan derma dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk jadwal pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan beropini dan aktivitas organisasi.

Pada era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memperlihatkan landasan kukuh bagi Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting yaitu UU otonomi daerah. Melalui penerapan UU otonomi kawasan inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi semenjak era Orde Baru berhasil diredam dan jadinya dituntaskan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa adanya UU otonomi kawasan sanggup dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama menyerupai Uni Soviet dan Yugoslavia.

Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie Lengkap, Biografi BJ Habibie Lengkap, Biografi BJ Habibi, Biografi Presiden RI, Biografi Prof. Dr. Jusuf Habibie, Biografi Prof. Jusuf Habibie, Biografi Presiden BJ Habibie, Biografi Prof Dr. H. BJ Habibi, Presiden BJ Habibie, Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie Lengkap

Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden menjadikan aneka macam macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak sanggup melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wapres hingga habis waktunya". Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau akad di depan MPR atau DPR".

Langkah-langkah yang dilakukan BJ Habibie di bidang politik adalah:

• Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik gres yakni sebanyak 48 partai politik

• Membebaskan narapidana politik (napol) menyerupai Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota dewan perwakilan rakyat yang masuk penjara alasannya yaitu mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi eksekusi alasannya yaitu dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994)

• Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen

• Membentuk tiga undang-undang yang demokratis yaitu :

1. UU No. 2 tahun 1999 ihwal Partai Politik

2. UU No. 3 tahun 1999 ihwal Pemilu

3. UU No. 4 tahun 1999 ihwal Susunan Kedudukan DPR/MPR

• Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan balasan dari tuntutan reformasi yaitu :

1. Tap MPR No. VIII/MPR/1998, ihwal pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 ihwal Referendum

2. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, ihwal pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 ihwal Pancasila sebagai asas tunggal

3. Tap MPR No. XII/MPR/1998, ihwal pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 ihwal Presiden menerima mandat dari MPR untuk mempunyai hak-hak dan Kebijakan di luar batas perundang-undangan

4. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, ihwal Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wapres maksimal hanya dua kali periode.

12 Ketetapan MPR antara lain :

1. Tap MPR No. X/MPR/1998, ihwal pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelematan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara

2. Tap MPR No. XI/MPR/1998, ihwal penyelenggaraan negara yang higienis dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

3. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, ihwal pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia

Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie Lengkap, Biografi BJ Habibie Lengkap, Biografi BJ Habibi, Biografi Presiden RI, Biografi Prof. Dr. Jusuf Habibie, Biografi Prof. Jusuf Habibie, Biografi Presiden BJ Habibie, Biografi Prof Dr. H. BJ Habibi, Presiden BJ Habibie, Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie Lengkap

4. Tap MPR No. XV/MPR/1998, ihwal penyelenggaraan Otonomi daerah

5. Tap MPR No. XVI/MPR/1998, ihwal politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi

6. Tap MPR No. XVII/MPR/1998, ihwal Hak Asasi Manusia (HAM)

7. Tap MPR No. VII/MPR/1998, ihwal perubahan dan suplemen atas Tap MPR No. I/MPR/1998 ihwal peraturan tata tertib MPR

8. Tap MPR No. XIV/MPR/1998, ihwal Pemilihan Umum

9. Tap MPR No. III/V/MPR/1998, ihwal referendum

10. Tap MPR No. IX/MPR/1998, ihwal GBHN

11. Tap MPR No. XII/MPR/1998, ihwal pemberian kiprah dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila

12. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, ihwal pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada selesai pemerintahannya, terutama sehabis pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia semoga lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menuntaskan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

• Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara

• Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah

• Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00

• Membentuk forum pemantau dan penyelesaian kasus utang luar negeri

• Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF

• Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 ihwal Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat

• Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 ihwal Perlindungan Konsumen

Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan ketika menjabat sebagai Presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste). Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik ketika itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk menentukan merdeka atau masih tetap menjadi bab dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999.

Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin ulet menjatuhkannya. Upaya ini jadinya berhasil ketika Sidang Umum 1999, ia tetapkan untuk tidak mencalonkan diri lagi sehabis laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

Pandangan terhadap pemerintahan Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan perkembangan waktu banyak yang menilai kasatmata pemerintahan Habibie. Salah satu pandangan kasatmata itu dikemukan oleh L. Misbah Hidayat dalam bukunya Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden.

“ Visi, misi dan kepemimpinan presiden Habibie dalam menjalankan jadwal reformasi memang tidak sanggup dilepaskan dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada faktor-faktor yang sanggup diukur. Maka tidak heran tiap kebijakan yang diambil kadangkala menciptakan orang terkaget-kaget dan tidak mengerti. Bahkan sebagian kalangan menganggap Habibie apolitis dan tidak berperasaan. Pola kepemimpinan Habibie menyerupai itu sanggup dimaklumi mengingat latar belakang pendidikannya sebagai doktor di bidang konstruksi pesawat terbang. Berkaitan dengan semangat demokratisasi, Habibie telah melaksanakan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan aturan dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola aktivitas kabinet sehari-haripun, Habibie melaksanakan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentisme sekotral antarmenteri. Selain itu sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan Habibie dalam menangani kasus bangsa. Untuk mengatasi problem ekonomi, misalnya, ia mengangkat pengusaha menjadi utusan khusus. Dan pengusaha itu sendiri yang menanggung biayanya. Tugas tersebut sangat penting, alasannya yaitu salah satu kelemahan pemerintah yaitu kurang menjelaskan keadaan Indonesia yang bekerjsama pada masyarakat internasional. Sementara itu pers, khususnya pers asing, terkesan hanya mengekspos berita-berita negatif ihwal Indonesia sehingga tidak seimbang dalam pemberitaan. ”

Pasca-kepresidenan

Setelah ia tidak menjabat lagi sebagai presiden, ia lebih menentukan tinggal di Jerman daripada di Indonesia. Tetapi, ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center.

B. J. Habibie juga menjabat sebagai Komisaris Utama dari PT. Regio Aviasi Industri, perusahaan perancang pesawat terbang R-80.

Lihat Juga :
Gadis-2015
Padamu Nyai
Ucapan Tasyakuran
Mentari Komputer
Download Gratis

Biografi Gus Dur (Biografi Abdurrahman Wahid)

Biografi Abdurrahman Wahid. Dr.(H.C.) K. H. Abdurrahman Wahid atau yang dekat disapa Gus Dur (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 – meninggal di Jakarta, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun) yaitu tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 sampai 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie sesudah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang spesial MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri sesudah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid yaitu mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Kehidupan Awal

Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, namun kalender yang dipakai untuk menandai hari kelahirannya yaitu kalender Islam yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban 1359 Hijriah, sama dengan 7 September 1940.

Baca juga :
Biografi Presiden RI Pertama
Biografi Preside Soeharto Lengkap
Biografi BJ Habibie Lengkap
Biografi Wali Songo Lengkap

Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. "Addakhil" berarti "Sang Penakluk". Kata "Addakhil" tidak cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" yaitu panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati "abang" atau "mas".

Credit : Wikipedia Gambar : Biografi Gus Dur

Gus Dur yaitu putra pertama dari enam bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya yaitu K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, yaitu pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, yaitu putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya yaitu Salahuddin Wahid dan Lily Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat putri: Alisa, Yenny, Anita, dan Inayah.

Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia mempunyai darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia yaitu keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak.

Tan A Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V. Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Perancis, Louis-Charles Damais diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang diketemukan makamnya di Trowulan.

Pada tahun 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, daerah ayahnya terpilih menjadi Ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah organisasi yang berdiri dengan santunan tentara Jepang yang ketika itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada selesai perang tahun 1949, Wahid pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid berguru di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Wahid juga diajarkan membaca buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi menteri agama pada tahun 1952. Pada April 1953, ayah Wahid meninggal dunia akhir kecelakaan mobil.

Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke Sekolah Menengah Pertama. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya kemudian mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada KH. Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan berguru di SMP. Pada tahun 1957, sesudah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo. Ia menyebarkan reputasi sebagai murid berbakat, menuntaskan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun). Pada tahun 1959, Wahid pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah menyerupai Horizon dan Majalah Budaya Jaya.

Pendidikan di Luar Negeri

Pada tahun 1963, Wahid mendapatkan beasiswa dari Kementrian Agama untuk berguru Studi Islam di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum berguru Islam dan bahasa Arab. Karena tidak bisa memperlihatkan bukti bahwa ia mempunyai kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial.

Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964; ia suka menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada selesai tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa; ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode berguru yang dipakai Universitas.

Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada ketika ia bekerja, tragedi Gerakan 30 September (G30S) terjadi. Mayor Jenderal Suharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai pecahan dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pelajar universitas dan memperlihatkan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Wahid, yang ditugaskan menulis laporan.

Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak sepakat akan metode pendidikan serta pekerjaannya sesudah G30S sangat mengganggu dirinya. Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar. Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad. Wahid pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Wahid dengan cepat belajar. Wahid juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut.

Setelah menuntaskan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Wahid ingin berguru di Universitas Leiden, tetapi kecewa alasannya yaitu pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui. Dari Belanda, Wahid pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971. 

Awal Karir

Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk berguru di Universitas McGill Kanada. Ia menciptakan dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah Prisma dan Gusdur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES,Gusdur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada ketika itu,pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah. Gusdur merasa prihatin dengan kondisi itu alasannya yaitu nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akhir perubahan ini. |Biografi Gud Dur, Biografi Abdurrahman Wahid, Biografi Presiden RI, Biografi Gus Dur Lengkap, Biografi Abdurrahman Wahid Lengkap, Biografi Presiden RI Lengkap, Kumpulan Biografi Presiden, Kumpulan Biografi Wakil Presiden, Sejarah Negara, Sejarah Kabupaten dan Kota Lengkap|. Gusdur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Pada waktu yang sama ketika mereka membujuk pesantren mengadopsi kurikulum pemerintah, pemerintah juga membujuk pesantren sebagai distributor perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Gusdur menentukan batal berguru luar negeri dan lebih menentukan menyebarkan pesantren.

Abdurrahman Wahid meneruskan kariernya sebagai jurnalis,menulis untuk majalah dan surat kabar Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai menyebarkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu,ia mendapatkan banyak undangan untuk memperlihatkan kuliah dan seminar, menciptakan ia harus pulang-pergi antara Jakarta dan Jombang, daerah Gusdur tinggal bersama keluarganya.

Meskipun mempunyai karier yang sukses pada ketika itu, Gusdur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan pendapatan aksesori dengan menjual kacang dan mengantarkan es. Pada tahun 1974 Gusdur menerima pekerjaan aksesori di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambakberas dan segera menyebarkan reputasi baik. Satu tahun kemudian Wahid menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam.

Pada tahun 1977, Gusdur bergabung ke Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam dan Universitas ingin supaya Gusdur mengajar subjek aksesori menyerupai syariat Islam dan misiologi. Namun kelebihannya mengakibatkan beberapa ketidaksenangan dari sebagian kalangan universitas. 

Nahdlatul Ulama | Awal keterlibatan

Lihat juga informasi berikut ini :
Cerita Rakyat Keong Mas Lengkap
Cerita Rakyat Cindelaras
Misteri Dewi Lanjar Ratu Pantai Laut Utara
Sejarah Negara Jepang Lengkap

Latar belakang keluarga Wahid segera berarti. Ia akan diminta untuk memainkan kiprah aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur dalam menjadi intelektual publik dan ia dua kali menolak proposal bergabung dengan Dewan Penasihat Agama NU. Namun, Wahid kesannya bergabung dengan Dewan tersebut sesudah kakeknya, Bisri Syansuri, memberinya proposal ketiga. Karena mengambil pekerjaan ini, Wahid juga menentukan untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasihat Agama, Wahid memimpin dirinya sebagai reforman NU.

Pada ketika itu, Abdurrahman Wahid juga menerima pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah Partai Islam yang dibuat sebagai hasil adonan 4 partai Islam termasuk NU. Wahid menyebut bahwa Pemerintah mengganggu kampanye PPP dengan menangkap orang menyerupai dirinya. Namun, Wahid selalu berhasil lepas alasannya yaitu mempunyai hubungan dengan orang penting menyerupai Jenderal Benny Moerdani.

Mereformasi NU

Pada ketika itu, banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan stagnasi/terhenti. Setelah berdiskusi, Dewan Penasihat Agama kesannya membentuk Tim Tujuh (yang termasuk Wahid) untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi termasuk perubahan kepemimpinan. Pada 2 Mei 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idham Chalid dan meminta supaya ia mengundurkan diri. Idham, yang telah memandu NU pada kurun transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto awalnya melawan, tetapi kesannya mundur alasannya yaitu tekanan. Pada 6 Mei 1982, Wahid mendengar pilihan Idham untuk mundur dan menemuinya, kemudian ia berkata bahwa seruan mundur tidak konstitusionil. Dengan himbauan Wahid, Idham membatalkan kemundurannya dan Wahid bersama dengan Tim Tujuh sanggup menegosiasikan persetujuan antara Idham dan orang yang meminta kemundurannya.

Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke-4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dari Juni 1983 sampai Oktober 1983, Wahid menjadi pecahan dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu tersebut. Wahid berkonsultasi dengan bacaan menyerupai Alquran dan Sunnah untuk pembenaran dan akhirnya, pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus mendapatkan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Wahid juga mengundurkan diri dari PPP dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU sanggup fokus dalam problem sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik.

Terpilih sebagai ketua dan masa jabatan pertama

Reformasi Wahid membuatnya sangat terkenal di kalangan NU. Pada ketika Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang mulai menyatakan impian mereka untuk menominasikan Wahid sebagai ketua gres NU. Wahid mendapatkan nominasi ini dengan syarat ia mendapatkan wewenang penuh untuk menentukan para pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Musyawarah Nasional tersebut. Namun, persyaratannya untuk sanggup menentukan sendiri para pengurus di bawahnya tidak terpenuhi. Pada hari terakhir Munas, daftar anggota Wahid sedang dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggu NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya, Idham Chalid. Wahid sebelumnya telah memperlihatkan sebuah daftar kepada Panitia Munas yang sedianya akan diumumkan hari itu. Namun, Panitia Munas, yang bertentangan dengan Idham, mengumumkan sebuah daftar yang sama sekali berbeda kepada para penerima Munas.

Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Suharto dan rezim Orde Baru. Penerimaan Wahid terhadap Pancasila bersamaan dengan gambaran moderatnya menjadikannya disukai oleh pejabat pemerintahan. Pada tahun 1985, Suharto menjadikan Gus Dur indoktrinator Pancasila. Pada tahun 1987, Abdurrahman Wahid pertanda santunan lebih lanjut terhadap rezim tersebut dengan mengkritik PPP dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar Suharto. Ia kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meskipun ia disukai oleh rezim, Wahid mengkritik pemerintah alasannya yaitu proyek Waduk Kedung Ombo yang dibiayai oleh Bank Dunia. Hal ini merenggangkan hubungan Wahid dengan pemerintah, namun ketika itu Suharto masih menerima santunan politik dari NU.

Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus dalam mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga sanggup menandingi sekolah sekuler. Pada tahun 1987, Gus Dur juga mendirikan kelompok berguru di Probolinggo, Jawa Timur untuk menyediakan lembaga individu sependirian dalam NU untuk mendiskusikan dan menyediakan interpretasi teks Muslim. Gus Dur pernah pula menghadapi kritik bahwa ia mengharapkan mengubah salam Muslim "assalamualaikum" menjadi salam sekuler "selamat pagi".

Masa jabatan kedua dan melawan Orde Baru

Wahid terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Pada ketika itu, Soeharto, yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati Muslim untuk menerima santunan mereka. Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibuat untuk menggoda Muslim Intelektual. Organisasi ini didukung oleh Soeharto, diketuai oleh Baharuddin Jusuf Habibie dan di dalamnya terdapat intelektual Muslim menyerupai Amien Rais dan Nurcholish Madjid sebagai anggota. Pada tahun 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur bergabung. Gus Dur menolak alasannya yaitu ia menduga ICMI mendukung sektarianisme dan akan menciptakan Soeharto tetap kuat. Pada tahun 1991, Wahid melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari aneka macam komunitas religius dan sosial. Organisasi ini diperhitungkan oleh pemerintah dan pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi ketika menjelang pemilihan umum legislatif 1992.

Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan santunan NU terhadap Pancasila. Wahid merencanakan program itu dihadiri oleh paling sedikit satu juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi program tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, program itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran. Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, inspirasi liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. Sebagai ketua, Gus Dur terus mendorong obrolan antar agama dan bahkan mendapatkan undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.

Masa jabatan ketiga dan menuju reformasi

Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin supaya Wahid tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum munas, pendukung Soeharto, menyerupai Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika musyawarah nasional diadakan, daerah pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi. Terdapat juga perjuangan menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati yang memakai nama ayahnya mempunyai popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Wahid menasihati Megawati untuk berhati-hati dan menolak dipilih sebagai Presiden untuk Sidang Umum MPR 1998. Megawati mengacuhkannya dan harus membayar mahal ketika pada Juli 1996 markas PDInya diambil alih oleh pendukung Ketua PDI yang didukung pemerintah, Soerjadi.

Melihat apa yang terjadi terhadap Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya kini yaitu mundur secara politik dengan mendukung pemerintah. Pada November 1996, Wahid dan Soeharto bertemu pertama kalinya semenjak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU dan beberapa bulan berikutnya diikuti dengan pertemuan dengan aneka macam tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Gus Dur. Pada ketika yang sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melaksanakan reformasi tetap terbuka dan pada Desember 1996 bertemu dengan Amien Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Juli 1997 merupakan awal dari Krisis Finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melaksanakan reformasi dengan Megawati dan Amien, namun ia terkena stroke pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden dan protes mahasiswa yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 sesudah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memperlihatkan konsep Komite Reformasi yang ia usulkan. Sembilan pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Gus Dur mempunyai pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya. Hal tersebut tidak disukai Amien, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada ketika itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wapres Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.

Reformasi | Pembentukan PKB dan Pernyataan Ciganjur

Salah satu imbas jatuhnya Soeharto yaitu pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto, hanya terdapat tiga partai politik: Golkar, PPP dan PDI. Dengan jatuhnya Soeharto, partai-partai politik mulai terbentuk, dengan yang paling penting yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) bentukan Amien dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) bentukan Megawati. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Ia tidak pribadi mengimplementasikan inspirasi tersebut. Namun pada Juli 1998 Gus Dur mulai menanggapi inspirasi tersebut alasannya yaitu mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasihat dengan Matori Abdul Djalil sebagai ketua partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang.

Pada November 1998, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur, bersama dengan Megawati, Amien, dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. 

Pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR

Pada Juni 1999, partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% bunyi dengan PDI-P memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI-P tidak mempunyai dingklik lebih banyak didominasi penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI-P mulai berubah.

Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa ketika kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai menentukan presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.

Tidak bahagia alasannya yaitu calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan menciptakan PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.

Kepresidenan - 1999

Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, yaitu kabinet koalisi yang mencakup anggota aneka macam partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan Tentara Nasional Indonesia juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melaksanakan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama yaitu membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua yaitu membubarkan Departemen Sosial yang korup.

Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok.

Setelah satu bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional,Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan alasannya yaitu Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melaksanakan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz diakibatkan alasannya yaitu ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel. Biografi Gud Dur, Biografi Abdurrahman Wahid, Biografi Presiden RI, Biografi Gus Dur Lengkap, Biografi Abdurrahman Wahid Lengkap, Biografi Presiden RI Lengkap, Kumpulan Biografi Presiden, Kumpulan Biografi Wakil Presiden, Sejarah Negara, Sejarah Kabupaten dan Kota Lengkap

Rencana Gus Dur yaitu memperlihatkan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan menyerupai referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

2000

Pada Januari 2000, Gus Dur melaksanakan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melaksanakan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Perancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai aksesori gres ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya.

Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jenderal Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap planning reformasi militer dan juga alasannya yaitu tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto.

Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur supaya tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid yaitu bahwa keduanya terlibat dalam perkara korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memperlihatkan bukti yang kuat. Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDI-P.

Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melaksanakan perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM sampai awal tahun 2001, ketika kedua penandatangan akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan supaya TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.

Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang mengakibatkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada tubuh legislatif Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul yaitu keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta supaya Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti.

Dalam perjuangan mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial-politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah, yang diangkatnya menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang mempunyai hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota Tentara Nasional Indonesia mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi Tentara Nasional Indonesia merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus berdasarkan pada tekanan.

Hubungan Gus Dur dengan Tentara Nasional Indonesia semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta Tentara Nasional Indonesia menghentikan agresi Laskar Jihad, namun mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI.

Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (Bulog) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.

Sidang Umum MPR 2000 hampir tiba, popularitas Gus Dur masih tinggi. Sekutu Wahid menyerupai Megawati, Akbar dan Amien masih mendukungnya meskipun terjadi aneka macam skandal dan pencopotan menteri. Pada Sidang Umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh lebih banyak didominasi anggota MPR. Selama pidato, Wahid menyadari kelemahannya sebagai pemimpin dan menyatakan ia akan mewakilkan sebagian tugas. Anggota MPR sepakat dan mengusulkan supaya Megawati mendapatkan kiprah tersebut. Pada awalnya MPR berencana menerapkan usulan ini sebagai TAP MPR, akan tetapi Keputusan Presiden dianggap sudah cukup. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet gres meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati pertanda ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Kabinet gres lebih kecil dan mencakup lebih banyak non-partisan. Tidak terdapat anggota Golkar dalam kabinet gres Gus Dur.

Pada September, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku alasannya yaitu kondisi di sana semakin memburuk. Pada ketika itu semakin terang bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan juga kemungkinan dibiayai oleh Fuad Bawazier, menteri keuangan terakhir Soeharto. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia. Ia dikritik oleh Megawati dan Akbar alasannya yaitu hal ini. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia. 

Pada selesai tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling pertanda kekecewaannya yaitu Amien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada selesai November, 151 anggota dewan perwakilan rakyat menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur.

2001 dan selesai kekuasaan

Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan abjad Tionghoa. Gus Dur kemudian mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji. Abdurrahman Wahid melaksanakan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.

Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia kemudian mengusulkan pembubaran dewan perwakilan rakyat kalau hal tersebut terjadi. Pertemuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, dewan perwakilan rakyat bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR di mana pemakzulan Presiden sanggup dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga mengakibatkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melaksanakan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Namun, demonstran NU terus memperlihatkan santunan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden sampai mati.

Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet alasannya yaitu ia mengumumkan seruan supaya Gus Dur mundur. Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak sanggup mengendalikan Partai Keadilan, yang pada ketika itu massanya ikut dalam agresi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inaugurasi penggantian menteri. Pada 30 April, dewan perwakilan rakyat mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang spesial MPR pada 1 Agustus.

Gus Dur mulai frustasi dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang spesial MPR akan dimajukan pada 23 Juli. Tentara Nasional Indonesia menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang spesial MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh santunan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia yaitu presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun kesannya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat alasannya yaitu problem kesehatan.

Biografi Gud Dur, Biografi Abdurrahman Wahid, Biografi Presiden RI, Biografi Gus Dur Lengkap, Biografi Abdurrahman Wahid Lengkap, Biografi Presiden RI Lengkap, Kumpulan Biografi Presiden, Kumpulan Biografi Wakil Presiden, Sejarah Negara, Sejarah Kabupaten dan Kota Lengkap

Aktivitas sesudah kepresidenan | Perpecahan pada tubuh PKB

Sebelum Sidang Khusus MPR, anggota PKB sepakat untuk tidak hadir sebagai lambang solidaritas. Namun, Matori Abdul Djalil, ketua PKB, bersikeras hadir alasannya yaitu ia yaitu Wakil Ketua MPR. Dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Syuro, Gus Dur menjatuhkan posisi Matori sebagai Ketua PKB pada tanggal 15 Agustus 2001 dan melarangnya ikut serta dalam kegiatan partai sebelum mencabut keanggotaan Matori pada bulan November. Pada tanggal 14 Januari 2002, Matori mengadakan Munas Khusus yang dihadiri oleh pendukungnya di PKB. Munas tersebut memilihnya kembali sebagai ketua PKB. Gus Dur membalasnya dengan mengadakan Munasnya sendiri pada tanggal 17 Januari, sehari sesudah Munas Matori selesai Musyawarah Nasional menentukan kembali Gus Dur sebagai Ketua Dewan Penasihat dan Alwi Shihab sebagai Ketua PKB. PKB Gus Dur lebih dikenal sebagai PKB Kuningan sementara PKB Matori dikenal sebagai PKB Batutulis.

Pemilihan umum 2004

Pada April 2004, PKB berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, memperoleh 10.6% suara. Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wapres Indonesia 2004, di mana rakyat akan menentukan secara langsung, PKB menentukan Wahid sebagai calon presiden. Namun, Gus Dur gagal melewati pemeriksaan medis sehingga Komisi Pemilihan Umum menolak memasukannya sebagai kandidat. Gus Dur kemudian mendukung Solahuddin yang merupakan pasangan dari Wiranto. Pada 5 Juli 2004, Wiranto dan Solahuddin kalah dalam pemilu. Untuk pemilihan kedua antara pasangan Yudhoyono-Kalla dengan Megawati-Muzadi, Gus Dur menyatakan golput.

Oposisi terhadap pemerintahan SBY

Pada Agustus 2005, Gus Dur menjadi salah satu pemimpin koalisi politik yang berjulukan Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Bersama dengan Try Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung dan Megawati, koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terutama mengenai pencabutan subsidi BBM yang akan mengakibatkan naiknya harga BBM.

Kehidupan pribadi

Wahid menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat orang anak: Alissa Qotrunnada, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny), Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari. Yenny juga aktif berpolitik di Partai Kebangkitan Bangsa dan ketika ini yaitu administrator The Wahid Institute. 

Kematian

Gus Dur menderita banyak penyakit, bahkan semenjak ia mulai menjabat sebagai presiden. Ia menderita gangguan penglihatan sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali ia mengalami serangan stroke. Diabetes dan gangguan ginjal juga dideritanya. Ia meninggal dunia pada hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada pukul 18.45 akhir aneka macam komplikasi penyakit tersebut, yang dideritanya semenjak lama. Sebelum wafat ia harus menjalani hemodialisis (cuci darah) rutin. Menurut Salahuddin Wahid adiknya, Gus Dur wafat akhir sumbatan pada arteri. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta ia sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur.

Sumber : Wikipedia