Sejarah Kabupaten Blora Lengkap

ASAL USUL NAMA BLORA

Menurut dongeng rakyat Blora berasal dari kata BELOR yang berarti Lumpur, lalu bermetamorfosis mbeloran yang balasannya hingga kini lebih dikenal dengan nama BLORA. Secara etimologi Blora berasal dari kata WAI + LORAH. Wai berarti air, dan Lorah berarti jurang atau tanah rendah.. Dalam bahasa Jawa sering terjadi pergantian atau pertukaran aksara W dengan aksara B, tanpa menimbulkan perubahan arti kata.Sehingga seiring dengan perkembangan zaman kata WAILORAH menjadi BAILORAH, dari BAILORAH menjadi BALORA dan kata BALORA balasannya menjadi BLORA. Makara nama BLORA berarti tanah rendah berair, ini akrab sekali dengan pengertian tanah berlumpur.

BLORA ERA KERAJAAN

Blora dibawah Kadipaten Jipang

Blora di bawah Pemerintahan Kadipaten Jipang pada masa XVI, yang pada ketika itu masih dibawah pemerintahan Demak. Adipati Jipang pada ketika itu berjulukan Aryo Penangsang, yang lebih dikenal dengan nama Aria Jipang. Daerah kekuasaan mencakup : Pati, Lasem, Blora, dan Jipang sendiri. Akan tetapi sesudah Jaka Tingkir ( Hadiwijaya ) mewarisi tahta Demak sentra pemerintahan dipindah ke Pajang. Dengan demikian Blora masuk Kerajaan Pajang.

Blora dibawah Kerajaan Mataram

Kerajaan Pajang tidak usang memerintah, lantaran direbut oleh Kerajaan Mataram yang berpusat di Kotagede Yogyakarta. Blora termasuk wilayah Mtaram potongan Timur atau kawasan Bang Wetan. Pada masa pemerintahan Paku Buwana I (1704-1719 ) kawasan Blora diberikan kepada puteranya yang berjulukan Pangeran Blitar dan diberi gelar Adipati. Luas Blora pada ketika itu 3.000 karya (1 karya = � hektar ). Pada tahun 1719-1727 Kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat IV, sehingga semenjak ketika itu Blora berada di bawah pemerintahan Amangkurat IV.

Blora di Jaman Perang Mangkubumi (tahun 1727 - 1755)

Pada ketika Mataram di bawah Paku Buwana II (1727-1749) terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Mangku Bumi dan Mas Sahid, Mangku Bumi berhasil menguasai Sukawati, Grobogan, Demak, Blora, dan Yogyakarta. Akhirnya Mangku Bumi diangkat oleh rakyatnya menjadi Raja di Yogyakarta. Berita dari Babad Giyanti dan Serat Kuntharatama menyatakan bahwa Mangku Bumi menjadi Raja pada tanggal 1 Sura tahun Alib 1675, atau 11 Desember 1749. Bersamaan dengan diangkatnya Mangku Bumi menjadi Raja, maka diangkat pula para pejabat yang lain, diantaranya ialah pemimpin prajurit Mangkubumen, Wilatikta, menjadi Bupati Blora.

Blora dibawah Kasultanan

Perang Mangku Bumi diakhiri dengan perjanjian Giyanti, tahun 1755, yang populer dengan nama palihan negari, lantaran dengan perjanjian tersebut Mataram terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Surakarta di bawah Paku Buwana III, sedangkan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengku Buwana I. Di dalam Palihan Negari itu, Blora menjadi wilayah Kasunanan sebagai potongan dari kawasan Mancanegara Timur, Kasunanan Surakarta. Akan tetapi Bupati Wilatikta tidak baiklah masuk menjadi kawasan Kasunanan, sehingga dia pilih mundur dari jabatannya

BLORA KABUPATEN

Blora sebagai Kabupaten

Sejak zaman Pajang hingga dengan zaman Mataram Kabupaten Blora merupakan kawasan penting bagi Pemerintahan Pusat Kerajaan, hal ini disebabkan lantaran Blora populer dengan hutan jatinya. Blora mulai berubah statusnya dari apanage menjadi kawasan Kabupaten pada hari Kamis Kliwon, tanggal 2 Sura tahun Alib 1675, atau tanggal 11 Desember 1749 Masehi, yang hingga kini dikenal dengan HARI JADI KABUPATEN BLORA.Adapun Bupati pertamanya ialah WILATIKTA.

Perjuangan Rakyat Blora menentang Penjajahan

Perlawanan Rakyat Blora yang dipelopori petani muncul pada final masa ke 19 dan awal masa ke 20. Perlawanan petani ini tak lepas dari makin memburuknya kondisi sosial dan ekonomi penduduk pedesaan pada waktu itu.. Pada tahun 1882 pajak kepala yang diterapkan oleh Pemerintah Penjajah sangat memberatkan bagi pemilik tanah ( petani ) . Di daerah-daerah lain di Jawa, kenaikan pajak telah mengakibatkan pemberontakan petani, menyerupai insiden Cilegon pada tahun 1888. Selang dua tahun lalu seorang petani dari Blora mengawali perlawanan terhadap pemerintahan penjajah yang dipelopori oleh SAMIN SURASENTIKO. Gerakan Samin sebagai gerakan petani anti kolonial lebih cenderung mempergunakan metode protes pasif, yaitu suatu gerakan yang tidak merupakan pemberontakan radikal. Beberapa indikator penyebab adana pemberontakan untuk menentang kolonial penjajah antara lain : Berbagai macam pajak diimplementasikan di kawasan Blora Perubahan contoh pemakaian tanah komunal pembatasan dan pengawasan oleh Belanda mengenai penggunaan hasil hutan oleh penduduk Indikator-indikator ini memiliki korelasi eksklusif dengan gerakan protes petani di kawasan Blora. Gerakan ini mempunai corak MILLINARISME, yaitu gerakan yang menentang ketidak adilan dan mengharapkan zaman emas yang makmur. 

sumber : http://blorakab.go.id/