 |
| Logo PNPM nyolong di Kuwarasanku |
Pra Kondisi
- Pada Bulan Agustus – Desember 2006 : Pemerintah mendapat tekanan yang berat dari publik yang menyampaikan Presiden telah berbohong dengan menyatakan angka kemiskinan turun, yang dikutip dari naskah Pidato Kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2005 dan menuduh pemerintah sengaja menyembunyikan angka kemiskinan terbaru dari BPS.
- Presiden melaksanakan serangkaian Sidang Kabinet dan meminta untuk mengumumkan angka kemiskinan terbaru dari BPS pada Bulan Oktober 2006.
- Tanggal 15 Desember 2006, Presiden menegaskan semoga data dasar kemiskinan ialah dengan memakai angka yang dikeluarkan BPS dan semua kementerian/lembaga dihentikan untuk melaksanakan survei sendiri-sendiri untuk menghindarkan perbedaan angka statistik mengenai kemiskinan.
- Menko Kesra pada waktu itu dijabat oleh Bapak Aburizal Bakrie menegaskan lebih lanjut dengan menghentikan seluruh proyek dan acara survei yang akan dilakukan oleh K/L untuk Tahun Anggaran 2007 sebesar 850 milyar rupiah di 11 K/L.
Kronologis Pembentukan PNPM Mandiri :
- Tanggal 23 Mei 2006 : Rapat antara Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas beserta staf terkait memutuskan untuk melanjutkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang mendekati closing date dalam pendanaannya melalui pinjaman Bank Dunia, namun perlu dintegrasikan dalam suatu Wadah Program Nasional dan akan di-scale up ke seluruh desa dan kecamatan miskin.
- Pada rapat tanggal 23 Mei 2006 tersebut tercapai janji di antara Menko dan Menteri terkait, bahwa Menko Perekonomian yang pada ketika itu dijabat oleh Bapak Boediono akan berkonsentrasi untuk menjaga kestabilan makro ekonomi dan Menko Kesra ( Bapak Aburizal Bakrie) setuju untuk mengkoordinasikan program-program yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua K/L termasuk yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan.
- Sidang Kabinet tanggal 7 September 2006 khusus untuk Penanggulangan Kemiskinan: Presiden memutuskan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan ekspansi kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat.
- Tim yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra bersama Deputi Bidang kemiskinan, UKM dan Ketenaga kerjaan Bappenas, Ditjen PMD, Depdagri, Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum bekerja keras menggarap konsep, nama dan disain awal jadwal nasional pemberdayaan masyarakat ini dan setuju mengajukan nama jadwal sebagai “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
- 12 September 2006 : Menko Kesra, Menko Perekonomian Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan menteri-menteri terkait menyetujui untuk memutuskan “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)” sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan ekspansi kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat.
- Menko Kesra menindak lanjuti mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menambah alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Mansyarakat), Mendagri minta Gub, Bupati/Walikota memberikan tawaran lokasi, Bappenas merancang pendanaan PNPM pada TA 2007.
- Tanggal 14 September 2006 Presiden RI menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM-Mandiri.
- Logo PNPM Mandiri yang kini dipakai diciptakan oleh Tim yang dipimpin oleh Direktur Kemiskinan Bappenas pada ketika itu dan pada rapat Tim Pelaksana PNPM Mandiri yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra ditetapkan sebagai Logo Resmi PNPM Mandiri.
- Pada tanggal 30 April 2007 PNPM-Mandiri diluncurkan Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pada ketika diluncurkan PNPM Mandiri terdiri dari : PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan pernyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Ditjen PMD Depdagri dan PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum.
- Pada Tahun 2008, pada PNPM Mandiri ditambahkan program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat , sehingga PNPM Mandiri selain PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan ditambah dengan beberapa jadwal lainnya :
PNPM-P2DTK (Program Pembangunan Daerah Khusus dan Tertinggal, dikelola oleh Kementerian PDT, mendapat pinjaman dari Bank Dunia.
PNPM- PPIP ( Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan) yang pada tahun 2009 menjadi RIS-PNPM (Rural Infrastructure Services), dikelola oleh Ditjen. Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, dengan pinjaman dari ADB.
PNPM-PISEW/RISE ( Program Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah/Rural Infrastructure for Social and Economic Activities), dikelola oleh Ditjen. Cipta Karya, Dept. Pekerjaan Umum, Ditjen. Bina Pembangunan Daerah, dan Bappenas, dengan pinjaman dari JICA/JBIC.
Ke-5 jadwal dalam PNPM Mandiri ini merupakan Program Inti (Core) artinya Program yang membangun Sistem, proses dan mekanisme serta wadah bagi pemberdayaan masyarakat di setiap desa.
Sejak Tahun 2008, maka dikembangkan pula PNPM yang sifatnya sektoral, dalam artian tidak sepenuhnya open sajian namun sudah terfokus pada sektor tertentu, yaitu :
- PNPM PUAP (Program Usaha Agribisnis Perdesaan), dikelola oleh Kementerian Pertanian.
- PNPM-KP (Kelautan dan Perikanan), dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- PNPM – Pariwisata, dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- PNPM-Permukiman, dikelola oleh Kementerian Perumahan Rakyat.
- Selain itu juga dikembangkan skema-skema PNPM yang sifatnya terfokus pada kelompok sasaran tertentu dan ditambahkan (on-top) pada PNPM inti yang dikelola oleh K/L pengelolanya, yaitu :
- PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPM untuk meningkatkan Kesehatan Ibu dan anak dan pendidikan keluarga) dikelola oleh Ditjen. PMD, Kemendagri, mendapat proteksi hibah dari Ausaid/PSF.
- Pada Bulan Agustus – Desember 2006 : Pemerintah mendapat tekanan yang berat dari publik yang menyampaikan Presiden telah berbohong dengan menyatakan angka kemiskinan turun, yang dikutip dari naskah Pidato Kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2005 dan menuduh pemerintah sengaja menyembunyikan angka kemiskinan terbaru dari BPS.
- Presiden melaksanakan serangkaian Sidang Kabinet dan meminta untuk mengumumkan angka kemiskinan terbaru dari BPS pada Bulan Oktober 2006.
- Tanggal 15 Desember 2006, Presiden menegaskan semoga data dasar kemiskinan ialah dengan memakai angka yang dikeluarkan BPS dan semua kementerian/lembaga dihentikan untuk melaksanakan survei sendiri-sendiri untuk menghindarkan perbedaan angka statistik mengenai kemiskinan.
- Menko Kesra pada waktu itu dijabat oleh Bapak Aburizal Bakrie menegaskan lebih lanjut dengan menghentikan seluruh proyek dan acara survei yang akan dilakukan oleh K/L untuk Tahun Anggaran 2007 sebesar 850 milyar rupiah di 11 K/L.
Kronologis Pembentukan PNPM Mandiri :
- Tanggal 23 Mei 2006 : Rapat antara Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas beserta staf terkait memutuskan untuk melanjutkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang mendekati closing date dalam pendanaannya melalui pinjaman Bank Dunia, namun perlu dintegrasikan dalam suatu Wadah Program Nasional dan akan di-scale up ke seluruh desa dan kecamatan miskin.
- Pada rapat tanggal 23 Mei 2006 tersebut tercapai janji di antara Menko dan Menteri terkait, bahwa Menko Perekonomian yang pada ketika itu dijabat oleh Bapak Boediono akan berkonsentrasi untuk menjaga kestabilan makro ekonomi dan Menko Kesra ( Bapak Aburizal Bakrie) setuju untuk mengkoordinasikan program-program yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua K/L termasuk yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan.
- Sidang Kabinet tanggal 7 September 2006 khusus untuk Penanggulangan Kemiskinan: Presiden memutuskan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan ekspansi kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat.
- Tim yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra bersama Deputi Bidang kemiskinan, UKM dan Ketenaga kerjaan Bappenas, Ditjen PMD, Depdagri, Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum bekerja keras menggarap konsep, nama dan disain awal jadwal nasional pemberdayaan masyarakat ini dan setuju mengajukan nama jadwal sebagai “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
- 12 September 2006 : Menko Kesra, Menko Perekonomian Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan menteri-menteri terkait menyetujui untuk memutuskan “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)” sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan ekspansi kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat.
- Menko Kesra menindak lanjuti mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menambah alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Mansyarakat), Mendagri minta Gub, Bupati/Walikota memberikan tawaran lokasi, Bappenas merancang pendanaan PNPM pada TA 2007.
- Tanggal 14 September 2006 Presiden RI menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM-Mandiri.
- Logo PNPM Mandiri yang kini dipakai diciptakan oleh Tim yang dipimpin oleh Direktur Kemiskinan Bappenas pada ketika itu dan pada rapat Tim Pelaksana PNPM Mandiri yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra ditetapkan sebagai Logo Resmi PNPM Mandiri.
- Pada tanggal 30 April 2007 PNPM-Mandiri diluncurkan Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pada ketika diluncurkan PNPM Mandiri terdiri dari : PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan pernyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Ditjen PMD Depdagri dan PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum.
- Pada Tahun 2008, pada PNPM Mandiri ditambahkan program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat , sehingga PNPM Mandiri selain PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan ditambah dengan beberapa jadwal lainnya :
PNPM-P2DTK (Program Pembangunan Daerah Khusus dan Tertinggal, dikelola oleh Kementerian PDT, mendapat pinjaman dari Bank Dunia.
PNPM- PPIP ( Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan) yang pada tahun 2009 menjadi RIS-PNPM (Rural Infrastructure Services), dikelola oleh Ditjen. Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, dengan pinjaman dari ADB.
PNPM-PISEW/RISE ( Program Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah/Rural Infrastructure for Social and Economic Activities), dikelola oleh Ditjen. Cipta Karya, Dept. Pekerjaan Umum, Ditjen. Bina Pembangunan Daerah, dan Bappenas, dengan pinjaman dari JICA/JBIC.
Ke-5 jadwal dalam PNPM Mandiri ini merupakan Program Inti (Core) artinya Program yang membangun Sistem, proses dan mekanisme serta wadah bagi pemberdayaan masyarakat di setiap desa.
Sejak Tahun 2008, maka dikembangkan pula PNPM yang sifatnya sektoral, dalam artian tidak sepenuhnya open sajian namun sudah terfokus pada sektor tertentu, yaitu :
- PNPM PUAP (Program Usaha Agribisnis Perdesaan), dikelola oleh Kementerian Pertanian.
- PNPM-KP (Kelautan dan Perikanan), dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- PNPM – Pariwisata, dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- PNPM-Permukiman, dikelola oleh Kementerian Perumahan Rakyat.
- Selain itu juga dikembangkan skema-skema PNPM yang sifatnya terfokus pada kelompok sasaran tertentu dan ditambahkan (on-top) pada PNPM inti yang dikelola oleh K/L pengelolanya, yaitu :
- PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPM untuk meningkatkan Kesehatan Ibu dan anak dan pendidikan keluarga) dikelola oleh Ditjen. PMD, Kemendagri, mendapat proteksi hibah dari Ausaid/PSF.
- PNPM Hijau (Green KDP), ditambahkan pada lokasi PNPM Perdesaan, dikelola oleh Ditjen. PMD, Depdagri, mendapat pendanaan dari Multidonor PNPM Support Facility (PSF).
- PNPM-Peduli, PNPM yang diperuntukkan bagi Kelompok masyarakat rentan (korban trafficking, PSK, transgender, anak yatim, para janda kepala keluarga, penyandang cacat, KAT, penderita HIV/AIDS, penderita Lepra, pecandu narkoba, kelompok marginal lainnya), dikelola oleh LSM yang diseleksi, mendapat pendanaan dari Multidonor PSF.
Sumber : pnpm-mandiri.org
Versi Lain Sejarah PNPM
PNPM Mandiri ialah sebuah abreviasi (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan abreviasi sektoral, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Kesemua jadwal tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung di bawah koordinasi PNPM Mandiri.
Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan jadwal ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan jadwal penanggulangan kemiskinan dari aneka macam departemen yang ada pada ketika itu, khususnya yang memakai konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.
Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari aneka macam pihak, mengirim utusan ke aneka macam daerah, wawancara eksklusif dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk berguru wacana pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka mulai awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi jadwal nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan wacana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua jadwal yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, ialah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri ialah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.
Sebagaimana kita ketahui, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang memakai konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari jadwal yang paling populer di masa Pemerintahan Orde Baru, ialah jadwal IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestari dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 wacana Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memperlihatkan proteksi modal perjuangan berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan proteksi dana bergulir tersebut pemerintah juga memperlihatkan proteksi teknis pendampingan yang memperlihatkan proteksi teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.
Belajar dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya ialah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri – 1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum – 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri berdasarkan kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia perjuangan dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sanggup menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diharapkan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melaui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, sanggup dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta jadwal pendukungnya menyerupai PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan kawasan tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan aneka macam jadwal pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh aneka macam departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.
Dengan pengintegrasian aneka macam jadwal pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan sanggup diperluas sampai ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari acara yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga sanggup diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya sampai tahun 2015. Hal ini sejalan dengan sasaran waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.
Sumber : bpupkrgj
Sejarah PNPM, Sejarah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Sejarah PNPM Mandiri Perdesaan, Sejarah PNPM Mandiri Generasi, Sejarah PNPM Mandiri RESPEK, Sejarah PNPM Mandiri Pasca Bencana, Sejarah PNPM Mandiri R2PN, Sejarah PNPM Mandiri Perkotaan, Sejarah PNPM Mandiri Pariwisata
No comments:
Post a Comment